jika

Makanan Sehat

BEM FKIP KU

JUDUL

ANGGARAN DASAR DAN ANGGARAN RUMAH TANGGA

ANGGARAN DASAR

DAN ANGGARAN RUMAH TANGGA

KELUARGA BESAR MAHASISWA

FAKULTAS KEGURUAN DAN ILMU PENDIDIKAN

UNIVERSITAS GALUH

PERIO0DE 2009-2010

ANGGARAN DASAR

KELUARGA BESAR MAHASISWA

FAKULTAS KEGURUAN DAN ILMU PENDIDIKAN

PERIODE 2009-2010

MUKADIMAH

Dalam upaya peningkatan kualitas menuju masyarakat adil dan makmur berdaarkan pancasila, kemandirian, idealisme, pengorbaban, profesionalme serta keluhuran budi. Perguruan tinggi sebagai lembaga ilmiah dengan Tri Dharma perguruan tinggi harus tanggap dan mampu menghasilkan insan akademis berwawasan kebangsaan, berpola fikir maju serta berorientasi kepada hal-hal yang bersifat ilmiah dan dapat berguna bagi kepentingan masyarakat umum dengan tetap menjungjung tinggi harkat dan martabat bangsa Indonesia dalam lingkup pergaulan komunitas dunia.

Mahasiswa Universitas Galuh merupakan bagian utuh dari masyarakat ilmiah. Untuk mengaktualkan dan meneruskan momentum pembangunan terutama dalam upaya mencerdaskan kehidupan bangsa. Tugas suci yang merupakan amanat rakyat ini dapat diwujudkan apabila di topeng oleh kemempuan mahasiswa sebagai pemikir dan penganalisis yang menerapkan kepekaan ilmiah dan kepekaan sosial guna melancarkan dan mewujudkan aspirasii rakyat.

Persiapan dan pembentukan kepribadian seseorang pakar sejatii diupayakan melelui wadah komunikasi antar mahasiswa dilingkungan FKIP atas dasar keilmuan dan kesetiakawanan tanpa menghapuskan jati diri almamater yang telah menyatu dalam diri mahasiswa yang bersangkutan. Selain itu, tetap menghormati keragaman konteks Bhineka Tunggal Ika. Serta menyadari hak dan kewajiban, posisi da peranannya dalam Dharma Bhakti pada tanah air, bangsa dan almamater.

Bab I

Nama, Waktu dan Tempat Kedudukan

Pasal 1

Nama

Organisasi ini bernama Keluarga Besar Mahasiswa Fakultas Keguruan Dan Ilmu Pendidikan Universitas Galuh Yang disingkat KBM FKIP.

Pasal 2

Waktu

KBM FKIP berdiri sejak Unigal didirikan hingga batas waktu yang ditentukan.

Pasal 3

Tempat Kedudukan

KBM FKIP bekedudukan dikampus Universitas Galuh Jl. RE Martadinata No. 150 Ciamis.

Bab II

Asal, Landasan, dan Tujuan

Pasal 4

Asas

KBM FKIP Berasaskan Pancasila

Pasal 5

Landasan Konstitusional

Landasan konstitusional adalah Undang-Undang Dasar 1945

Pasal 6

Landasan Operasional

Landasan operasional KBM FKIP adalah Tri Drama Perguruan Tinggi

Pasal 7

Tujuan

KBM FKIP bertujuan:

a.       Mewujudkan insan akademis yang bertakwa kepada Tuhan yang Maha Esa.    Berkepribadian baik, berwawasan kebangsaan, berpola pikir maju dan dinamis serta berorientasi terhadap hal-hal yang bersifat ilmiah yang dapat berguna bagi masyarakat umum.

b.      Meningkatkan profesionalisme mahasiswa FKIP mahasiswa Galuh dalam kerangka Tri Dharma perguruan tinggi.

c.       Memacu arus sambung nalar antar sesama mahasiswa baik internal maupun eksternal fakultas guna memperluas cakrawala pandangan, mempertajam analisa, mempertinggi objektivitas dan menghilangkan rasa egoisme yang tinggi.

BAB III

Kedaulatan

Pasal 8

Kedaulatan KBM FKIP UNIGAL ada di tangan mahasiswa dan di amanatkan sepenuhnya dalam musyawarah keluarga besar mahasiswa (MKBM) FKIP tanpa ada interfensi dari lembaga dan pihak lain.

BAB IV

Bentuk, Sifat, Status dan Fungsi

Pasal 9

Bentuk

KBM FKIP UNIGAL merupakan wadah yang ada di tingkatan Fakultas.

Pasal 10

Sifat

BEM FKIP bersifat organisasi internal kampus yang berdasarkan atas keilmuan, keahlian, kesetiakawanan, tidak berpolitik pratis dan independen.

Pasal 11

Status

KBM FKIP adalah organisasi kemahasiswaan yang legal, berdaulat dan merupakan kelengkapan non-struktural Unigal.

Pasal 12

Fungsi

KBM FKIP berfungsi sebagai wadah perjuangan dan aspirasi mahasiswa fakultas keguruan dan ilmu pendidikan dengan menjunjung tinggi nilai-nilai tri darma perguruan tinggi.

BAB V

Alat kelengkapan organisasi

1.      Musyawarah Keluarga Besar Mahasiswa (MKBM) Fakultas Keguruan dan Ilmu Kependidikan merupakan forum pengambilan keputusan tertinggi yang di selenggarakan 1(satu) tahun sekali.

2.      Musyawarah Keluarga Besar Mahasiswa (MKBM) Jurusan atau Prodi merupakan forum pengambilan keputusan tertinggi di tingkat jurusan yang di selenggarakan 1(satu) tahun sekali.

3.      Pada keadaan tertentu dimungkinkan untuk diadakan Musyawarah Keluarga Besar Mahasiswa Luar Biasa tingkat fakultas jurusan atau prodi.

Pasal 14

Lembaga Organisasi

1.      Dewan Perwakilan Mahasiswa FKIP merupakan lembaga legislatif tingkat fakultas dipimpin oleh seorang ketua yang berfungsi untuk menjaga kemurnian atau amanat organisasi, Anggaran Dasar, Anggaran Rumah Tangga, garis-garis besar haluan organisasi, dan rekomendasi MKBM.

2.      Badan Eksekutif Mahasiswa FKIP merupakan lembaga Eksekutif tingkat fakultas, dipimpin oleh seorang Gubernur yang berfungsi untuk menjalankan amanat organisasi, Anggaran Dasar, Anggaran Rumah Tangga, Garis-garis Besar Haluan Organisasi, dan Rekomendasi MKBM.

3.      Dewan Perwakilan Mahasiswa Jurusan merupakan lembaga legislatif tingkat jurusan, dipimpin oleh seorang ketua yang berfungsi untuk menjaga kemurnian atau amanat organisasi, Anggaran Dasar, Anggaran Rumah Tangga, Garis-garis Besar Haluan Organisasi, dan Rekomendasi MKBM

4.      Himpunan Mahasiswa Jurusan merupakan lembaga Eksekutif tingkat jurusan yang berfungsi untuk menjalankan amanat organisasi, dan rekomendasi mumas tingkat jurusan yang dipimpin seorang Bupati Mahasiswa.

BAB VI

Kepengurusan

Pasal 15

Pemilihan Anggota Legislatif

1.      Pemilihan anggota legislatif dilakukan oleh Panitia Pemilihan Umum (PPU) mahasiswa sesuai hasil MKBM, dengan perwakilan mahasiswa dari maing-masing jurusan yang telah menapatkan surat rekomendasi dari masing-masing jurusan.

2.      Syarat anggota legislatf dan cara pemilihan diatur dalam Anggaran Rumah Tangga.

Pasal 16

Pemilihan Gebernur dan Bupati Mahasiswa

1.      Pemilihan gubernur mahasiswa FKIP dipilih langsung oleh mahasiswa yang mewakili masing-masing jurusan.

2.      Bupati mahasiswa dipilih langsung oleh mahasiswa yang ada di masing-masing jurusan.

Pasal 17

Syarat Gubernur dan Bupati Mahasiswa

Syarat Gubrnur, bupati mahasiswa dan cara pemilihannya diatur dalam anggara rumah tangga.

Pasal 18

Penggantian dan Pemberhentian Pengurus

1.      Pergantian pengurus yang telah habis masa jabatannya,tetap menjalankan tugasnya sampai serah terima dengan pengurus yang baru.

2.      Pemberhentian pengurus dilakukan oleh DPM dengan memperhatikan saran dan masukan dari masing-masing organisasi internal lingkungannya.

Pasal 19

Masa Jabatan Pengurus

1.      Masa jabatan pengurus selama satu tahun periode.

2.      Jabatan ketua DPM FKIP, Gubernur Mahasiswa dan Bupati Mahasiswa tidak dapat dipilih kembali untuk menduduki jabatan yang sama degnan orang yang sama

Pasal 20

Rangkap Jabatan

Perangkapan jabatan strategis dalam organisasi mahasiswa internal fakultas tidak dibenarkan.

Bab VII

Keanggotaan

Pasal 21

Anggota

Anggota KBM FKIP adalah mahasiswa FKIP Universitas Galuh yang masih tercatat secara administrasi sebagai mahasiswa.

Bab VIII

Pasal 22

Keabsahan dan Keputusan Permusyawaratan

1.      Permusyawaratan dapat berlangsung apabila dihadiri oleh minimal setengah plus satu dari jumlah jurusan yang ada.

2.      Keputusan permusyawaratan diambil berdasarkan musyawarah mufakat dan apabila tidak tercapai maka diambil dengan pemungutan suara terbanyak (vooting).

Bab IX

Pasal 23

Atribut Organisasi

Atribut KBM terdiri dari:

1.      Lambang

2.      Panji

3.      Kop surat

4.      Stempel

Bab X

Pasal 24

Pengertian

Keuangan dan kekayaan KBM FKIP adalah semua harta benda yang diperoleh dari sumber yang sah dan halal serta digunakan untuk kpentingan pelaksanaan organisasi.

Pasal 25

Sumber

Keuangan KBM FKIP diperoleh dari:

1.       Dana kemahasiswaan

2.      Sumber lainnya

Bab XI

Perubahan Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga

Pasal 26

Perubahan AD dan ART

Perubahan Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga dilakukan jika sudah tidak relevan lagi dengan kondisi yang ada. Dengan memorandum sebelumnya.

Bab XII

Penutup

Pasal 27

1.      Hal-hal yang belum diatur dalam Anggaran Dasar KBM FKIP akan diatur dalam Anggaran Rumah Tangga dan peraturan organisasi lainnya.

2.      Anggaran dasar ini disusun sebagai penyempurnaan dan pengganti Anggaran Dasar sebelumnya. Disahkan pada tanggal 24 Juni 2009 dan dinyatakan berlaku setelah terbentuknya dinyatakan tidak berlaku lagi.

MKBM MKBM XI

FAKULTAS KEGURUAN DAN ILMU PENDIDIKAN

PERIODE 2009-2010

Pimpinan siding I (……………………..)

Pimpinan siding II (……………………..)

Pimpinan siding III (……………………..)

ANGGARAN RUMAH TANGGA

KELUARGA BESAR MAHASISWA

FAKULTAS KEGURUAN DAN ILMU PENDIDIKAN

Periode 2009-2010

Bab I

Keberadan Organisasi dan Sifat Kepeminpinan

Pasal I

Keluarga besar mahasiswa FKIP adalah organisasi mahasiswa internal universitas galuh yang terdiri dari DPM FKIP, BEM FKIP, DPM Jurusan dan HMJ yang merupakan satu kesatuan organisasi yang tidak terpisahkan.

Pasal 2

Kepeminpinan dalam KBM FKIP Unigal bersifat kolektif kolegial.

Bab II

Musyawarah Keluarga Besar Mahasiswa Fakultas.

Pasal 3

1.      Pelaksanaan musyawarah keluarga besar mahasiswa (MKBM) Universitas Galuh dilaksanakan setiap 1 (satu) tahun sekali.

2.      MKBM FKIP diselenggarakan atas undangan Dewan Perwakilan Mahasiswa (DPM) FKIP.

3.      MKBM dinyatakan sah apabila dihadiri oleh minimal setengah plus satu peserta dari jumlah jurusan yang ada di Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan.

4.      Apabila ketentuan pada pasal 3 tidak terpenuhi, maka MKBM ditunda selama 1 X 24 jam, kemudian MKBM dilanjutkan dan baru dianggap sah.

5.      Anggota musyawarah mahasiswa terdiri dari:

-          Seluruh anggota DPM

-          Pengurus BEM FKIP

-          Perwakilan dari HMJ

-          Undangan

6.      Setiap peserta MKBM FKIP memiliki satu hak suara.

7.      Isi dan susunan acara pada MKBM FKIP ditetapkan oleh DPM FKIP

8.      Acara pokok dalam MKBM FKIP adalah:

a)      Pembentukan dan pengrekrutan anggota panitia Pemilihan Umum Mahasiswa (PPU).

b)      Penyusunan program kerja periode berikutnya.

c)      Pemilihan ketua dan anggota PPU

d)     Masalah-masalah yang urgen.

e)      Rekomendasi.

9.      Ketentuan tata tertib MKBM iatur oleh panitia dan disahkan oleh DPM FKIP berdasarkan aspirasi.

10.  Selambat-lambatnya sebulan setelah MKBM, DPM menyampaikan hasil keputusan kepada dekan sebagai pemberitahuan.

11.  DPM dan BEM FKIP bertanggung jawab atas penyelenggaraan munas.

Pasal 4

Hak Suara

Seluruh peserta MKBM FKIP memiliki hak suara dan hak berbicara.

Bab III

Sifat, Status dan Kedudukan BEM FKIP Unigal

Pasal 5

Sifat

Badan Eksekutif Mahasiswa FKIP Universitas Galuh bersifat Intra Universitas.

Pasal 6

Status

Status Badan Eksekitif Mahasiswa FKIP Universitas Galuh  merupakan sub-organisasi kemahasiswaan KBM Unigal dan pelaksanaan cita-cita serta aspirasi mahasiswa fakultas.

Pasal 7

Kedudukan

Badan Eksekutif Mahasiswa FKIP berkedudukan sebagai Lembaga Eksekutif tertinggi di fakultas yang memiliki garis kordinasi dengan himpunan mahasiswa tiap jurusan.

Bab IV

Anggota

Pasal 8

Badan Eksekutif Mahasiswa FKIP beranggotakan seluruh mahasiswa FKIP yang masih tercatat secara administrasis sebagai mahasiswa di FKIP Universitas Galuh.

Bab V

Kepengurusan

Pasal 9

1.      Badan Eksekutif Mahasiswa FKIP Universitas Galuh Ciamis dipinpin oleh Gubernur Mahasiswa.

2.      Pengurus Badan Eksekutif Mahasiswa FKIP dipilih oleh Gubernur Mahasiswa FKIP Univesitas Galuh.

Pasal 10

Pengurus Badan Eksekutif Mahasiswa FKIP Universitas Galuh adalah pelaksana Badan Eksekutif Mahasiswa FKIP yang bertanggung jawab untuk menjalankan aktifitas Badan Eksekutif Mahasiswa FKIP Universitas Galuh.

Pasal 11

Pengurus Badan Eksekutif Mahasiswa FKIP Universitas Galuh ditetapkan dan disahkan oleh dekan FKIP Universitas Galuh.

Pasal 12

Kepengurusan Badan Eksekutif Mahasiswa FKIP Universitas Galuh hanya satu periode dan gubernur mahasiswa BEM tidak dapat dipilih kembali.

Bab VI

Hak dan Kewajiban Pengurus

Pasal 13

Hak Pengurus

Setiap Pengurus Badan Eksekutif Mahasiswa FKIP Universitas galuh mempunyai hak:

1.      Mendapatkan perlakuan yang sama didalam organisasi.

2.      Mengajukan saran dan pendapat kepada organisasi.

3.      Mendapatkan perlindungan, pembelaan dan bimbingan dari organisasi.

Pasal 14

Kewajiban

Setiap pengurus Badan Eksekutif Mahasiswa FKIP Uni9versitas Galuh Berkewajiban:

1.      Menaati dan melaksanakan Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga (AD/ART organisasi kemahasiswaan).

2.      Menaati dan melaksanakan tugas dan kewajiban organisasi

3.      Menaati dan melaksanakan segala ketentuan dan aturan dari organisasi.

4.      Membantu sesame pengurus organisasi di dalam pelaksanaan ornganisasi.

5.      Menjelaskan, mengamankan dan melaksanakan serta memperjuangkan kebijakan organisasi.

Bab VII

Status Pengurus

Pasal 15

Status pengurus Badan Eksekutif Mahasiswa FKIP Universitas Galuh merupakan lembaga eksekutif yang menjalankan amanat MKBM.

Bab VIII

Tugas Pengurus

Pasal 16

Tugas pengurus Badan Eksekutif Mahasiswa FKIP adalah:

1.      Menjalankan program kerja hasil amanat MKBM yang telah disetujui oleh DPM FKIP.

2.      Menysun rancangan anggaran pendapatan organisasi yang di ajukan kepada DPM FKIP untuk kemudian disahkan oleh DPM FKIP Unigal.

3.      Melakukan kordinasi dengan ormawa yang ada di internal dan ekternal fakultas.

4.      Mempertanggungjawabkan dan melaporkan realisasi program kerja baik disetiap kegiatan maupun di akhir kepengurusan.

5.      Menampung aspirasi dari setiap HMJ yang ada di FKIP dan mengusahakan pemecahan dari masalah yang terjadi.

Bab IX

Struktur Organisasi

Pasal 17

1.      Struktur organisasi Badan Eksekutif Mahasiswa FKIP Universitas Galuh berbentuk garis (linear) secara langsung secara hierarki dan fungsional (sifat).

2.      Wewenang dari pinpinan tertinggi.

3.      Kesatua-kesaatuan dari organisasi atau kordinasi bidang, dipimpin oleh seorang ketua departemen kordinasi.

4.      Ketua departemen kordinasimempunyai wewenang dan tanggung jawab atas pelaksanaan organisasi atau bidangnya masing-masing serta memnberikan laporan pertanggungjawaban langsung.

Pasal 18

Struktur organisasi mahasiswa Badan Eksekutif Mahasiswa FKIP Universitas Galuh dilihat dari komposisinya:

1.      Gubernur dan Wagub.

2.      Sekjen.

3.      Bendahara Umum.

4.      Departemen-departemen sesuai dengan kebutuhan.

Bab X

Tugas dan Wewenang Pengurus Badan Eksekutif Mahasiswa FKIP

Pasal 19

Tugas dan wewenang masing-masing pengurus organisasi BEM FKIP dalam menjalankan tugasnya adalah:

1.      Gubernur

                                                       I.            Membina dan mengeluarkan kebijakan pada seluruh kegiatan.

                                                    II.            Mengawasi seluruh organisasi.

                                                 III.            Membuat dan melaksanakan program kerja bersama pengurus selamastu tahun periode kepengurusan.

                                                 IV.            Mensosialisasikan realisasi program kerja organisasi kepada DPM FKIP Universitas Galuh setiap 4 bulan.

                                                    V.            Menjalin kordinasi dengan bupati tiap jurusan.

                                                 VI.            Mewakili BEM FKIP Universitas Galuh berhubungan dengan lembaga Eksekutif, bak kedalam maupun keluar kampus.

                                              VII.            Menyampaikan dan menmperjuangkan amanat dan aspirasi dari mahasiswa kepada BEM FKIP Unigal dan pihak lembaga Universitas.

                                           VIII.            Menyampaikan laporan pertanggungjawaban ahir kepengurusan (LPJAK) kepada mahasiswa dan MKBM FKIP Universitas Galuh.

                                                 IX.            Mempromosikan FKIP Universitas Galuh.

2.      Wagub

                                                       I.            Membantu Gubernur mengkordinasi seluruh bidang kegiatan.

                                                    II.            Membantu Gubernur dalam menentukan kebijakan.

                                                 III.            Mengawasi bidang keuangan dan administrasi.

                                                 IV.            Menampung dan menyampaikan aspirasi mahasiswa kepada Gubernur.

                                                    V.            Mensosialisasikan realisasi program kerja selama satu tahun periode kepengurusan.

                                                 VI.            Membawahi seluruh departemen kordinasi secara keseluruhan.

3.      Sekjen

                                                         I.            Bertanggung jawab terhadap Gubernur.

                                                      II.            Mengkordinasi bidang administrasi.

                                                   III.            Menjadi moto penggerak organisasi.

                                                   IV.            Membuat berita acara dari setiap kegiatan.

4.      Bendahara Umum

                                                       I.            Mengkordinasi bidang keuangan.

                                                    II.            Membuat laporan keuangan setiap kegiatan.

                                                 III.            Bertanggung jawab terhadap gubernur.

5.      Kordinator Bidang

                                                       I.            Membuat program kerja dari tiap bidangnya.

                                                    II.            Melaksanakan kegiatan yang berhubungan dengan bidangnya selama satu tahun periode kepengurusan.

                                                 III.            Bertanggung jawab terhadap Gubernur Mahasiswa Universitas galuh.

Pasal 20

Pemberhentian

Pengurus berhenti atau di non-aktifkan apabila:

1.      Pelanggaran atas pasal 19 dengan pertimbangan dari gubernur dan atas pertimbangan DPM FKIP.

2.      Selesai perkuliahannya sesuai dengan program yang dikontraknya (wisuda).

3.      Menyatakan berhenti kuliah secara administrasi.

4.      Diberhentikan dengan alasan yang kuat.

5.      Pindah kuliah ke perguruan tinggi lain.

6.      Pindah fakultas.

7.      Melakukan tindak criminal.

8.      Meninggal dunia.

9.      Mengundurkan diri dengan alasan yang dapat dipertimbangkan.

Bab XI

Sifat, Status dan Kedudukan DPM FKIP

Pasal 21

Sifat

DPM FKIP Universitas Galuh bersifat Intra universiter.

Pasal 22

Status

Status DPM FKIP Universtas Galuh merupakan suborganisasi kemahasiswaan KBM FKIP Unigal dan wadah pelaksana dan cita-cita serta asfirasi mahasiswa FKIP Unversitas Galuh.

Pasal 23

Kedudukan

DPM FKIP Unigal berkedudukan sebagai lembaga legislative tertinggi di tingkat KBM Fakultas.

Bab XII

Anggota

Pasal 24

Anggota DPM FKIP Unigal adalah perwakilan dari tiap-tiap jurusan yang ada di Fakultas.

Bab XIII

Kepengurusan

Pasal 25

1.      DPM FKIP Universitas Galuh dipimpin oleh seorang ketua dan dibantu oleh komisi-komisi.

2.      Untuk pelaksanaan harian dibentuk BPH.

Pasal 26

Pengurus DPM FKIP Universitas Galuh ditetapkan dan disahkan oleh dekan Universitas Galuh.

Pasal 27

Kepengurusan DPM FKIP Universitas Galuh sampai dengan satu periode.

Bab XIV

Hak dan Kewajiban DPM FKIP Unigal

Pasal 28

DPM Universitas Galuh mempunyai Hak:

1)      Hak Interpelasi.

Meminta kepada Gubernut BEM FKIP mengenai kebijakan penting dan strategis yang brdampak luas terhadap fakultas.

2)      Hak Angket.

Melakukan penyidikan  terhadap semua kebijakan BEM FKIP yang dirasakan berdampak luas terhadap fakultas.

3)      Hak Menyatakan Pendapat.

Menyatakan pendapat terhadap setiap kebijakan BEM FKIP disertai rekomendasi.

Pasal 29

Kewajiban

1)      Mentaati dan melaksanakan Angaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga (AD/ART) organisasi kemahasiswaan.

2)      Mentaati dan melaksanakan tugas dan kewajiban organisasi.

3)      Mentaati dan melaksanakan segala ketentuan dan aturan organisasi.

4)      Membentu sesame pengurus organisasi didalam pelaksanaan tugas organisasi.

5)      Menjelaskan, mengamankan dan melaksanakan serta memperjuangkan kebijakan organisasi.

Bab XV

Pemberhentian

Pasal 30

Pngurus berhenti atau diberhentikan apabila:

1)      Pelanggaran atas Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga (AD/ART ) KBM FKIP.

2)      Diberhentikan dengan alasan yang kuat atas rekomendasi KBM hima yang megutusnya.

3)      Sudah tidak tercatat secara adiministrasi sebagai mahasiswa FKIP Unigal.

4)      Meninggal dunia.

5)      Mengundurkan diri.

Bab XVI

Tugas, fungsi DPM FKIP Unigal

Pasal 31

DPM FKIP mempunyai tugas:

1)      Mengesahkan program kerja dan kebijakan yang diajukan BEM FKIP untuk satu periode.

2)      Meminta laporan periodic dan evaluasi kegiatan dari Gubernur mahasiswa FKIP mengenai anggaran dan lanjutan organisasi.

3)      Menyelenggarakan MKBM  FKIP.

4)      Mengusulkan dan menyelenggarkan MKBM luar biasa apabila diperlukan.

5)      Melegalitaskan Panitia Pemilihan Umum (PPU) KBM FKIP.

Pasal 32

Fungsi

DPM FKIP Universitas Galuh berfungsi:

1)      Mengawasi jalannya oganisasi BEM FKIP.

2)      Mitra kerja BEM FKIP.

3)      Menampung dan menyampaikan aspirasi mahasiswa kepada BEM FKIP.

Bab XVII

Anggaran Pendapatan dan Belanja Organisasi (APBO) dan Usaha KBM FKIP.

Pasal 33

APBO dari KBM FKIP Universitas Galuh diperoleh dari dana kemahasiswaan dan seumber-sumber lain yang tidak dapat mengikat yang pengelolaannya dilakukan oleh KBM FKIP.

Pasal 34

KBM FKIP melaksanakan usaha organisasi dengan semangat kekeluargaan dan gotong-royaong sesuai dengan asas dan tujuan organisasi.

Bab XVII

Ketentuan

Pasal 35

1)      Hal-hal yang belum diatur di dalam AD/ART KBM FKIP Unigal akan diataur dalam peraturan organisasi.

2)      Untuk AD/ART KBM hima mengacu kepada peraturan di tingkat fakultas.

Bab XIX

Penutup

Pasal

1)      Anggaran Rumah Tanga ini disusun sebagai penyempurnaan dan pengganti Anggaran Rumah Tangga sebelumnya, disahkan pada tanggal 24 juni 2009, dinyatakan berlaku setelah terbentuknya kepengurusan periode 2009-2010.

2)      Setelah Anggaran Rumah Tangga ini disahkan, maka Anggaran Rumah Tangga sebelumnya dinyatakan tidak berlaku lagi.